Reshuffle Kabinet

Reshuffle Kabinet

Satu lagi hal yang ramai dibicarakan pada akhir-akhir ini, ialah tentang reshuffle kabinet. Kebijakan itu sebenarnya adalah hak prerogratif presiden. Apakah presiden berkehendak meresuffle kabinetnya atau tidak, adalah merupakan urusannya sendiri sebagai kepala negara. Oleh karena itu, kalau banyak pihak membicarakannya, maka sebenarnya hanyalah sebatas pandangan yang dianggapnya perlu disampaikan. Pemicu munculnya wacana tersebut, ada beberapa hal misalnya terkait dengan kesehatan, kasus keluarga, kinerja, dan kasus-kasus kurupsi di kementerian tertentu. Untuk menjaga keutuhan bangsa yang sedemikian besar, kiranya tidak mudah mengambil keputusan yang melibatkan banyak kepentingan , seperti perombakan kabinet ini. Merombak kabinet tidak sesederhana sebagaimana merombak benda-benda tak bernyawa. Dampak kebijakan itu biasanya sedemikian luas, dan oleh karena itu pertimbangannya juga tidak boleh hanya dari aspek yang terbatas. Berbagai komentar tentang reshuffle muncul, mulai dari yang sangat optimis hingga sebaliknya, terlalu pesimis akan adanya perubahan dari kebijakan itu. Sementara orang mengatakan bahwa reshuffle sebagai langkah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berbagai isu tentang korupsi yang sehari-hari diberitakan media massa tentu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sekalipun penjara sudah semakin penuh, dengan berbagai berita itu menjadikan pemerintah dianggap kurang serius memberantas korupsi. Persoalan yang menimpa bangsa ini sudah sedemikian besar, banyak, dan komplek. Wilayah persoalan itu sudah berada di mana-mana. Persoalannya bukan hanya menyangkut ekonomi sebagaimana disebutkan banyak orang, yaitu tentang besarnya jumlah pengangguran dan rendahnya pendapatan. Sebenarnya secara ekonomi, jika dilihat dari beberapa aspek telah mengalami perkembangan. Namun persoalannya bukan semata-mata di wilayah ekonomi. Itulah sebabnya, pemecahannya menjadi tidak mudah. Dari berbagai persoalan bangsa yang sangat mendasar, dan karena itu sangat membahayakan, adalah adanya krisis kejujuran. Persoalan kejujuran ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat membahayakan. Sebab ketidak jujuran atau kebohongan akan melahirkan persoalan lain yang sedemikian luas dan besar. Biaya sosial sebagai akibat krisis kejujuran sedemikian mahal. Dalam sejarah kehidupan, tidak pernah suatu bangsa runtuh oleh karena faktor ekonomi, politik, hukum dan sejenisnya. Tetapi bangsa akan runtuh manakala terjadi kebohongan-kebohongan. Bangsa Ats, Tsamut, dan Firaun runtuh oleh karena kebohongan itu. Oleh karena itu, kalau ada sementara orang bersikap pesimis terhadap kebijakan perombakan kabinet, mungkin mereka melihat bahwa persoalan bangsa ini telah sedemikian besar dan berat. Bahkan persoalan itu menjadi semakin bertambah berat, karena berada pada wilayah yang tidak tampak, --------kecuali pada gejala-gejalannya saja, yaitu adanya krisis kejujuran itu. Banyaknya kasus korupsi, mafia hukum, mafia peradilan, rendahnya mutu pendidikan dan lain-lain, sebenarnya itu semua terjadi karena krisis kejujuran, kebohongan, manipulasi, kepalsuan, dan sejenisnya. Sikap tidak jujur, kebohongan, manipulasi dan lain-lain itu ternyata sudah merata di mana-mana, mulai dari rakyat kecil hingga pejabat tinggi negara. Sebagai akibatnya, maka semua persoalan tidak mudah diselesaikan. Sebagai contoh kecil, sekedar untuk menyelenggarakan ujian nasional, diperlukan pengawasan dari eksternal masing-masing sekolah, seperti perguruan tinggi dan bahkan polisi. Namun tidak berarti polisi dan perguruan tinggi telah teruji kejujurannya, sebab kasus-kasus penyimpangan di kedua institusi tersebut juga sering terdengar. Kasus-kasus adanya plagiasi di berbagai perguruan tinggi adalah juga merupakan contoh krisis kejujuran itu.